Menurut Azriel, keberadaan Kelompok Kerja (Pokja) Akselerasi dan Kolaborasi Percepatan Investasi yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Luwu merupakan instrumen penting untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen tenaga kerja di wilayah lingkar tambang.
“Selama ini banyak isu soal rekrutmen liar dan janji-janji palsu di lapangan. Dengan adanya Pokja, semua bisa dipantau secara resmi. Ini bukan intervensi pemerintah, tapi mekanisme pengawasan agar kesempatan kerja diberikan secara adil, tanpa pungutan dan tanpa manipulasi,” tegas Azriel.
Ia menjelaskan, Pokja berfungsi sebagai jembatan antara perusahaan dan masyarakat, memastikan bahwa setiap pelamar dari wilayah lokal mendapat kesempatan yang sama dengan pengawasan dari unsur pemerintah dan perwakilan desa.
Azriel juga menegaskan bahwa PT Masmindo Dwi Area telah beroperasi secara legal dengan mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan hukum.
“Tidak mungkin sebuah perusahaan tambang beroperasi tanpa AMDAL. Semua sudah melalui proses evaluasi dari pemerintah pusat hingga daerah,” ujarnya.
Menurut FPLB, keberadaan AMDAL justru menjadi bukti komitmen MDA terhadap kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat. Setiap kegiatan operasional dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, pengelolaan limbah sesuai standar, dan pemantauan rutin oleh instansi terkait.
“Tuduhan bahwa aktivitas MDA merusak lingkungan tanpa kajian adalah tidak berdasar,” tambah Azriel.
Lebih jauh, Azriel menyatakan bahwa FPLB mendukung agar MDA memprioritaskan tenaga kerja lokal, namun menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial agar operasional perusahaan dapat berjalan lancar.
“Kita semua ingin masyarakat bekerja dan sejahtera. Tapi untuk itu, MDA harus bisa beroperasi penuh. Dengan begitu, akan muncul efek berganda ekonomi—dari usaha transportasi, perdagangan, hingga jasa pendukung lainnya,” katanya.
FPLB menilai, keberadaan MDA tidak hanya membuka lapangan kerja langsung di area tambang, tetapi juga menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal di Latimojong. Karena itu, Azriel mengajak para pemuda menjadi mitra pembangunan, bukan sumber ketegangan yang berpotensi menghambat investasi.
Terkait isu penggunaan jalan poros Ranteballa–Boneposi, Azriel menjelaskan bahwa jalur tersebut telah melalui kajian bersama Pemerintah Kabupaten Luwu dan pihak terkait. Untuk keselamatan masyarakat, MDA telah membangun community road Kadundung–Boneposi sebagai jalur alternatif yang lebih aman dan disetujui pemerintah daerah.
“Jalan ini dibangun atas persetujuan Pemkab Luwu. Mari kita jaga bersama agar tetap layak dan bermanfaat bagi warga,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Azriel mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengutamakan dialog, sinergi, dan suasana kondusif demi kemajuan Latimojong.
“MDA dan masyarakat adalah mitra. Kalau kita sama-sama menjaga suasana kondusif, maka pembangunan di Latimojong akan membawa manfaat besar bagi semua,” pungkasnya.(*)
